Perekrutan Legal di Indonesia

Pendahuluan

Mempekerjakan karyawan di Indonesia lebih dari sekadar menawarkan pekerjaan—ini melibatkan kepatuhan yang ketat hukum perburuhan, menyiapkan kontrak yang tepat, dan memenuhi kewajiban penggajian dan pajak. Baik Anda pemilik bisnis lokal atau investor asing yang membangun tim, memahami peraturan ini sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan mempertahankan tempat kerja yang sesuai.

Panduan ini akan memandu Anda melalui hal-hal penting dari perekrutan legal di Indonesia, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, kontrak, penggajian, dan persyaratan kepatuhan.

1. Memahami Hukum Perburuhan Indonesia

Hubungan perburuhan di Indonesia diatur terutama oleh:

• Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No. 13/2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Omnibus 2020)
• Peraturan Pemerintah (GR) berdasarkan Undang-Undang Omnibus
• Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (MoM)

Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja untuk:

• Jam kerja (umumnya 40 jam per minggu)
• Aturan lembur dan pembayaran
• Kebijakan upah minimum (bervariasi menurut wilayah/provinsi)
• Hak-hak karyawan seperti jaminan sosial, cuti, dan tunjangan pemutusan hubungan kerja

👉 Pengusaha harus selalu memeriksa pembaruan, karena undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia sering berkembang.

2. Kontrak Kerja

Di Indonesia, semua hubungan kerja harus didukung oleh kontrak tertulis. Ada dua jenis utama:

• PKWT (Kontrak Jangka Tetap)
  • Untuk pekerjaan sementara, berbasis proyek, atau musiman.
  • Durasi maksimum: 5 tahun (termasuk ekstensi).
• PKWTT (Kontrak Tetap)
  • Untuk pekerjaan jangka panjang, tidak terbatas.
  • Memberikan perlindungan karyawan yang lebih kuat.

Elemen kunci untuk dimasukkan dalam kontrak:

• Judul pekerjaan dan tanggung jawab
• Gaji dan tunjangan
• Jam kerja
• Hak cuti
• Ketentuan penghentian

3. Kewajiban Payroll

Saat mempekerjakan karyawan, perusahaan harus memastikan mereka mengikuti peraturan penggajian, yang meliputi:

• Upah Minimum: Setiap provinsi (UMP) dan kota/kabupaten (UMK) menetapkan upah minimumnya sendiri.
• Pembayaran Lembur: Setidaknya 1.5x upah per jam untuk jam lembur pertama, kemudian 2x untuk jam-jam berikutnya.
• Kontribusi Jaminan Sosif (BPJS):
  • BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Soal Ketenagakerjaan): Meliputi kecelakaan kerja, pensiun, dan pesangon.
  • BPJS Kesehatan (Asuransi Kesehatan): Wajib untuk semua karyawan.
• Pemotongan Pajak (PPh 21): Pengusaha harus mengurangi dan mengirimkan pajak penghasilan karyawan setiap bulan.

4. Tetap Sesuai dengan Hukum Perburuhan

Untuk menghindari perselisihan atau hukuman, bisnis harus:

1. Daftarkan karyawan dengan BPJS dalam waktu 30 hari setelah perekrutan.
2. Menerbitkan slip gaji merinci gaji, pengurangan, dan kontribusi.
3. Patuhi aturan jam kerja dan memberikan kompensasi lembur.
4. Berikan cuti menurut undang-undang (cuti tahunan, cuti hamil, hari libur keagamaan).
5. Ikuti prosedur penghentian hati-hati, karena penghentian yang melanggar hukum dapat mengakibatkan kompensasi yang besar.

5. Mempekerjakan Karyawan Asing

Orang asing dapat bekerja di Indonesia, tetapi aturan ketat berlaku:

• Pengusaha harus mendapatkan Rencana Penempatan Ekspatriat (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja.
• SEBUAH izin kerja (IMTA) dan visa tinggal terbatas (KITAS) diperlukan.
• Karyawan asing harus ditempatkan dalam peran di mana keahlian lokal terbatas (biasanya posisi manajerial atau spesialis).

6. Praktik Terbaik untuk Pengusaha

• Kepatuhan bisnis dan SDM terpisah dengan menggunakan sistem HR/Payroll profesional.
• Mencari konsultasi hukum saat menyusun kontrak atau menangani perselisihan.
• Latih tim SDM secara teratur untuk tetap update dengan perubahan hukum perburuhan.
• Pertimbangkan penggajian outsourcing jika mengelola kepatuhan internal menantang.

Kesimpulan

Mempekerjakan di Indonesia bisa mudah jika Anda memahami kerangka hukum. Dengan memastikan kontrak yang tepat, membayar karyawan sesuai peraturan, dan memenuhi kewajiban pajak dan jaminan sosial, Anda tidak hanya akan tetap patuh tetapi juga membangun kepercayaan dengan tim Anda.

Untuk bisnis yang sedang berkembang, dukungan hukum atau SDM profesional dapat membuat proses perekrutan lebih lancar dan mencegah kesalahan yang mahal.